SE Mendagri Ancam Omset Usaha Kuliner

15

OKU – Buka bersama (Bukber) pada Ramadan 1442 H/ 2021 dan open house hari raya Idul Fitri tahun ini resmi dilarang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Mendagri No. 500/2784/SJ yang ditandatangani Mendagri, M Tito Karnavian, tanggal 4 Mei 2021.

Sekretaris Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 Amzar Kristopa mengatakan, SE Mendagri tersebut langsung diterapkan. Menindaklanjuti SE Mendagri tersebut, Pemerintah Kabupaten OKU menerbitkan SE No 285/SE/XXXVI/2021 tentang pembatasan jam operasional tempat hiburan dam cafe di Kabupaten OKU.

SE yang ditandatangani Plh Bupati OKU H Edward Candra pada 4 Mei lalu berisi tiga poin penting. Yakni, tempat hiburan dan kafe menghentikan operasional pukul 21.00 WIB setiap hari, melakukan penyemprotan disinfektan, dan penyiapan handsanitizer serta mengimbau pengunjung menggunakan masker. “Di poin tiga, ada sanksi bagi pelanggar ketentuan tersebut,” tegas Amzar.

Ro, salah satu pengelola usaha kuliner di Jl Lintas Sumatera mengaku keberatan jika SE Mendagri diterapkan di Kabupaten OKU. “Omset usaha kuliner bisa anjlok lagi,” katanya, kemarin (5/5).

Menurut dia, Ramadan mampu memperbaiki pendapatan warung dikelola ayahnya. Karena di tahun lalu, penghasilan pada bulan Ramadan justru tidak sesuai harapan.

“Tahun itu, buber (buka bersama) dilarang dari awal Ramadan. Kalau tahun ini, buber di warung saya sudah ada dari minggu kedua Ramadan. Alhamdulillah sampe sekarang masih ramai saat buka,” katanya.

Kendati buber tahun lalu dilarang, namun pekan akhir Ramadan, justru banyak pelanggan yang ke warungnya. “Mungkin sudah pasrah, daripada tidak buber.  Karena buber ini menjadi salah satu kesempatan untuk silaturahmi dengan kawan atau dengan rekan kerja,” jelasnya.

Mengenai larangan mudik juga menjadi kendala bagi usaha rumah makannya. Biasanya setiap hari, saja pemudik yang mampir untuk makan. “Tapi dua tahun terakhir, tidak ada sama sekali,” tandasnya.

Ri, pengelola usaha kuliner di kawasan Bakung, kelurahan Kemalaraja, menyebut larangan tersebut dinilai kurang mendukung pelaku UMKM. “Setiap buber ramai pengunjung. Kalau dilarang, bagaimana saya mendapat uang,” sanggahnya.

Sejauh ini, di tempat usahanya belum ada petugas yang datang untuk mensosialisasikan larangan buber. “Ada (petugas) yang datang tapi memberi imbauan mengenai protokol kesehatan,” tandasnya.

Secara resmi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melarang ASN dan pejabat daerah melakukan open house/Halal bi Halal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.

Tito juga meminta Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia agar mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembatasan buka puasa bersama dan pelarangan open house pada saat maupun pasca lebaran.

Hal itu disampaikan melalui SE tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadan dan Pelarangan open house/Halal bi Halal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 yang ditandatangani Mendagri pada 4 Mei lalu.

Surat Edaran dikeluarkan setelah mencermati terjadinya peningkatan kasus penularan Covid-19 khususnya pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/Tahun 2020 yang lalu, serta pasca libur Natal dan Tahun Baru 2021.

Sehingga kepala daerah perlu melakukan antisipasi pelaksanaan kegiatan selama Bulan Ramadan, dan menjelang perayaan, saat, maupun pasca Hari Raya Idul Fitri.

“Diminta kepada Saudara Gubernur, Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah sebagai berikut: melakukan pembatasan kegiatan buka puasa bersama, tidak melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang selama Bulan Ramadan 1442 H/Tahun 2021,” sebagaimana kutipan dalam edaran tersebut. (stf/fin)