Surabaya – Konflik antara perwakilan RW di Manyar, Surabaya dengan pengelola kompleks Sekolah Petra yang sempat dimediasi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kembali memanas. Akar masalahnya adalah iuran keamanan yang diminta oleh perwakilan RW, yang juga menuding Sekolah Petra sebagai penyebab kemacetan di sekitar kompleks sekolah.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto menegaskan pentingnya melindungi hak belajar siswa. “Konflik apa pun itu jangan sampai merugikan siswa atau anak didiknya. Karena kalau konflik merugikan anak didik, otomatis kondisi belajar mengajar akan terganggu,” tegas Herlina, Kamis (1/8/2024).
Herlina menekankan peran pemerintah dalam menengahi konflik ini. “Ketika timbul konflik, pemerintah seharusnya mengembalikan pada aturan. Keberpihakan pemerintah (dengan cara) dikembalikan pada aturan. Misalnya, posisi sekolah menyalahi, atau iuran dirasa benar atau tidak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan tentang aturan Perda RT, RW, dan LPMK yang melarang pungutan ke warga tanpa seizin kelurahan. “Pungutan sekian itu tetap diberlakukan atau tidak harus sepengetahuan kelurahan. Intinya menjalankan sesuai aturan, baik pihak sekolah maupun RW,” tambahnya.
Herlina juga menyoroti akses jalan di sekitar kompleks sekolah. “Kalau pemkot sudah mengkaji jalannya siapa, kalau umum ya nggak boleh ditutup harusnya. Kecuali akses jalan khusus. Kalau fasum, jangankan orang sekolah, orang lewat mau ke mana terus ke mana tetap boleh dong,” katanya.
Untuk meredakan ketegangan, Herlina menyarankan agar kedua belah pihak menghindari prasangka. Ia mengusulkan agar Sekolah Petra, jika mampu dan bersedia, membiayai petugas keamanan untuk mengatur lalu lintas dan keamanan di sekitar kompleks sekolah. “Keamanan ini kan tugas bersama. Kalau sekolah punya kemampuan lebih dan mau berkontribusi ya patut disyukuri. Kalau mau menghilangkan prasangka, ya yang mendatangkan (petugas) security pihak sekolah. Saya pikir ini lebih adil, pihak sekolah tidak perlu tanya anggarannya,” ujarnya.
DPRD Surabaya berharap agar konflik ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak berdampak negatif terhadap proses belajar mengajar di Sekolah Petra. Pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam mencari solusi yang adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
