Kolaborasi Dengan Kejari OKU, Minanga Ogan Bayar Tunggakan Rp 925 Juta

61
Foto : herbert p nainggolan/okes.co.id Kajari OKU, Bayu Pramesti didampingi Kasi Datun, Amelia SH menyerahkan secara simbolis kepada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, Yunita Ibnu.

BATURAJA TIMUR –Sebagai upaya mewujudkan kepatuhan badan usaha untuk melakukan Pembayaran Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan bersama Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu berhasil melakukan mediasi terhadap badan usaha yang tidak mematuhi kewajibannya dalam pembayaran iuran JKN – KIS. “Sudah dicapai kesepakatan, badan usaha bersedia memenuhi kewajiban dalam hal kepatuhan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan hasilnya dibuatkan berita acara yang ditandatangani badan usaha atau pemberi Kerja,” ucap Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, Bayu Pramesti.

Ditambahkan Bayu Pramesti, jika kegiatan ini terlaksana sebagai tindak lanjut dari Surat Kuasa Khusus (SKK) BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih yang diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu. “Dengan adanya SKK tersebut, maka kami diberikan hak mewakili pemberi kuasa untuk melakukan negosiasi dan/atau mediasi dengan pihak badah usaha mengenai kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran iuran ke BPJS Kesehatan,” kata Bayu.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, Yunita Ibnu, menyampaikan bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dan juga melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran iuran secara rutin ke BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011. “Yang bertujuan agar terjaminnya hak – hak dari pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial saat bekerja,” ucap Yunita.