Diprotes Warga, Perpres Miras Dicabut

8

OKU – Produksi minuman keras (miras) atau minuman beralkohol (Mikol) dilegalkan pemerintah pusat. Hal ini setelah Presiden RI meneken Peraturan Presiden (Perpres) No 10/2021 tanggal 2 Februari 2021.

Perpres ini merupakan pelaksanaan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Meski pelegalan produksi miras tersebut memiliki syarat tertentu, namun masyarakat bereaksi keras menolak perpres tersebut. 

Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI ) OKU H Adhmiati Somad, kebijakan legalisasi produksi miras dalam perpres merupakan kebijakan sepihak. “Ini kebijakan sepihak presiden tanpa persetujuan DPR,” ungkap Admiathi, kemarin (2/3).

Masih kata Admiati, kebijakan tersebut berdampak negatif karena dapat merugikan masyarakat secara immaterial. “Masyarakat hanya dilihat sebagai objek yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan materi,” tegasnya.

Menurut dia, DPR sebagai wakil rakyat harus bersuara untuk mengkritisi Perpres tersebut. “DPR harus mengkritisi Perpres tersebut. Karena miras lebih banyak jeleknya,” tegasnya.

Penolakan keras juga dilontarkan DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) OKU. Ketua BKPRMI OKU H Rokhmat Subeki S. Ag, M., Si, sangat menolak legalitas miras.

“Miras sudah jelas diharamkan dalam Islam. Baik yang meminumnya, yang menjualnya, dan yang membantu penjualannya,” tegas Rokhmat. Menurut dia, miras memiliki efek yang sangat buruk terhadap peminumnya.

Rusak akal sehat, temperamen, dan jauh dari kebaikan. Miras, kata dia, terbukti menjadi salah satu sebab munculnya berbagai tindak kejahatan dan kriminalitas. “Oleh karena itu, selama ini aparat penegak hukum sering melakukan razia miras,” sambungnya.

Dirinya menegaskan, miras adalah musuh bangsa dan harus dijauhkan. “Yang harus kita jadikan adalah generasi terbaik yang berkualitas, bukan generasi mabok,” tegasnya.

Secara tertulis, pihaknya akan menyampaikan sikap atas nama lembaga ke DPR RI melalui mekanisme organisasi. “Penyampaian sikap tersebut tunggu komando dari DPW BKPRMI Sumsel,” tandas Rokhmat.

Kemarin siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras (miras).

“Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Presiden Jokowi dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden yang dilihat di Jakarta, kemarin (2/3).

Perpres tersebut terbit pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja.

Perpres itu memang tidak mengatur khusus miras melainkan soal penanaman modal.

Namun, disebutkan dalam beleid tersebut bahwa industri miras di daerah tertentu di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.

Presiden Jokowi menyebut keputusan itu ia ambil setelah mendengar berbagai masukan.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama lain serta juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” ungkap Presiden.

Lampiran III Perpres No. 10/2021 menyebutkan investasi miras hanya diperbolehkan di Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Tapi penanaman modal untuk industri di luar daerah-daerah tersebut dapat dilakukan bila ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. Hal tersebut termuat dalam Lampiran III angka 31 dan angka 32 huruf a dan b. (stf/fin)