Anggaran Seluruh OPD Dipangkas

11

OKU – Pemerintah Kabupaten OKU tengah pusing oleh pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan refocusing atau pengalihan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp77 miliar tahun ini. Pengalihan anggaran ini digunakan untuk penanganan Covid 19 dan dampaknya.

Untuk mememuhi anggaran sebesar Rp77 miliar tersebut, Pemerintah Kabupaten OKU terpaksa memangkas anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar 18,25  persen dari pagu anggaran setiap OPD tersebut.

Sekda OKU yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) A Tarmizi menyebutkan, DAU yang diterima Pemerintah Kabupaten OKU dari pemerintah pusat tahun ini sebesar Rp590 miliar lebih.

Dengan demikian, kata Tarmizi, dana yang harus disediakan pemerintah melalui pengalihan anggaran untuk penanganan Covid 19 dan dampaknya sebesar Rp77 miliar lebih. “Secara umum refocusing dari angaran DAU yang diterima Kabupaten OKU dari pemerintah pusat sebesar 8 persen,” kata Tarmizi.

Disebutkan Tarmizi, hasil pengalihan anggaran 18,25 persen DAU pada setiap OPD di Kabupaten OKU, OPD terbesar yang terdampak adalah Dinas PU PR OKU yang nilainya mencapai Rp35 milyar dari pagu anggaran sebesar Rp221 miliar.

“Sedangkan OPD terkecil yang dampak pengalihan anggaran yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan OKU sebesar Rp83 juta dari pagu anggaran sebesar Rp3 miliar pada tahun ini,” sebut Tarmizi.

Diakui Tarmizi, pengalihan anggaran sebesar 18,25 persen di setiap OPD berdampak pada rencana setiap OPD tahun ini. Oleh karena itu, Tarmizi meminta masyarakat untuk memaklumi bila ada pembangunan yang seyogyanya dilakukan tahun ini harus tertunda.

“Pengalihan anggaran ini bukan hanya terjadi di Kabupaten OKU, tapi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia,” tegas Tarmizi.

Salah satu kepala OPD di Kabupaten OKU yang terdampak pengalihan anggaran ini hanya bisa pasrah dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Dia beralasan, mau tidak mau kebijakan tersebut harus diikuti dan dijalankan sesuai aturan.

Apalagi, bila pemerintah daerah tidak menjalankan perintah tersebut bakal ada sanksi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

“Ya kalau dibilang sedih ya sedih karena program yang sudah dirancang dan akan dilaksanakan tahun ini terpaksa ditunda tahun depan (2022, red),” tutupnya dengan nada sedih. (din)