Bupati Dukung Gaji Kades Naik

Ditambahkan Marjito, berdasarkan informasi dari Kabag Hukum Setda OKU untuk kenaikan tunjangan kades ini bisa diambil 10 persen dari pajak untuk dikontribusikan kepada kades. “Tinggal kemauan TAPD sendiri untuk menggodok itu,” tukas Marjito.

Kepala Dinas PMD OKU Ahmad Pirdaus, menerangkan, efisiensi insentif RT/RW dan BPD untuk mengakomodir kenaikan tunjangan Kades ini agar menormalkan agar tidak lebih dari 30 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019.

“Sekarang sudah lebih dari 30 persen, makanya kita butuh dana tambahan untuk menormalkan itu yang tidak lebih dari 30 persen,” terang Pirdaus.

Ditambahkan Pirdaus, kalau ada kenaikan tunjangan Kepala Desa sebesar Rp 1,5 juta/bulan dengan total sekitar Rp 2,5 miliar/tahun, itu memang sangat sedikit. Tapi, karena ada kenaikan tunjangan Kades ini nanti naik lagi volume Siltapnya melebih 30 persen lagi. “Kami harus mengambil dana lain. Makanya, ada efisiensi tunjangan RT/RW, BPJS Kesehatan diambil alih oleh Pemkab OKU serta operasional BPD,” beber Pirdaus.

Kendati demikian, lanjut Pirdaus, para kades tidak setuju dan pihaknya akan mengembalikan lagi seperti semula untuk insentif RT/RW. “Cuma dengan kembalinya insentif RT/RW tadi, berarti kebutuhan dana lebih dari Rp7,5 miliar yang kami usulkan,” ujar Pirdaus.

Terkait usulan kenaikan tunjangan RT/RW, Pirdaus menegaskan pihaknya (Dinas PMD OKU) hanya mengusulkan. “Kita hanya mengusulkan, nanti yang membahasnya di Banggar (badan anggaran),” pungkas Pirdaus. (din/bet)