Bupati Dukung Gaji Kades Naik

“Tapi itu tidak masalah selama ada regulasi atau aturan yang jelas dan didukung keuangan daerah,” tukasnya.

Buntut tuntutan kenaikan tunjangan kepala desa, DPRD OKU menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Badan Anggaran DPRD OKU dengan Sekda OKU yang diwakili Asisten I Romson Fitri SH; Kepala Dinas PMD OKU Ahmad Pirdaus; Inspektorat OKU Ari Susanto; Kabag Hukum Setda OKU Yuniar Syafarina; serta perwakilan kades se Kabupaten OKU yang diketuai Ketua FKD OKU Plando.

Dalam RDP tersebut, Pemerintah Kabupaten OKU menjelaskan ada tiga pertimbangan untuk merealisasikan kenaikan tunjangan kades. Mulai dari surat edaran Menteri Keuangan terkait retrebusi dan dana alokasi umum.

“Kemudian pemerintah harus menyederhanakan anggaran untuk membayar utang pemerintah daerah sebesar Rp30 miliar lebih, serta pemerintah daerah juga terkena defisit anggaran,” terang Romson.

Ketua DPRD OKU Ir H Marjito Bachri mengatakan, kenaikan tunjangan kades akan dikaji bersama. Dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membuat formulasi untuk mengakomodir kenaikan tunjangan Kades. “Kemudian disampaikan di Banggar tentu nanti DPRD yang akan memutuskan,” tukas Marjito.

Terkait efisiensi insenstif RT/RW dan BPD untuk mengakomodir kenaikan tunjangan kades, Marjito mengembalikan kepada Dinas PMD OKU. “Masalah nominalnya, kami tidak tahu,” ujar Marjito.