Gugatan Pilkada OKUS Dikabulkan MK

OKU SELATAN – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya, Senin (18/1) kemarin mengabulkan gugatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Selatan yang dihelat pada 9 Desember 2020 lalu.

Sebagaimana dketahui gugatan ini sendiri disampaikan oleh lembaga resmi barisan pemantau pemilihan ke Mahkamah Konstitusi yang meminta MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 706/PL 03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 yang digelar 16 Desember 2020.

Gugatan permohonan perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada OKU Selatan dengan nomor APPP 34/PAN. MK/AP3/12/2020 ini resmi diregistrasi MK pada (18/1) dengan nomor register 33/PHP.BUP-XIX/2021.

Dalam surat gugatannya menyebutkan PH Pilkada yang dimenangkan paslon dengan perolehan suara paslon 210.702 atau 96,12 persen dan kotak kosong 8.417 suara dari total surat suara sah 219.119 pelaksanaannya diklaim cacat aturan.

Dengan alasan hal itu bertolak belakang dengan aturan tentang pengaturan dan penghitungan perolehan suara yang tercantum dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gunernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Wali Kota.

Ketua KPU OKU Selatan Ade Putera Marthabaya SH saat dikonfirmasi membenarkan terkait dikabulkanya gugatan yang dilakukan Yasin Hidayat sebagai pemohon dan Fedrianto TH, SH serta Apriyansyah SH sebagai kuasa hukum pemohon.

“Ya, gugatan teregistrasi oleh MK. Artinya kita harus ikuti proses di MK terlebih dahulu,” ungkap Ade.

Dikabulkannya gugatan, dan diregistrasinya gugatan tersebut membuat KPUD saat ini akan mengikuti semua proses persidangan gugatan tersebut hingga tuntas.