BPH Migas Bahas Harga Jargas

Pjs Bupati OKU M Zaki Aslam menghadiri rapat dengar pendapat terkait penetapan harga jaringan gas (jargas) di lima wilayah baru jargas. Salah satunya di Kabupaten OKU. Foto: Ist. (*)

OKU – Penetapan harga jaringan gas atau jargas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil saat ini masih diproses Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Namun sebelum penetapan, BPH Migas membuka forum rapat dengar pendapat. Tujuannya untuk menyerap masukan dari pemerintah dan pihak terkait. Sehingga saat aturan ditetapkan, tidak ada pihak yang dirugikan.

Saat ini ada lima wilayah jargas baru yang siap untuk penetapan harga. Diantaranya Aceh Tamiang, Kabupaten OKU, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kota Langsa.

Forum rapat dengar pendapat merupakan salah satu proses sebelum ke sidang komite penetapan harga. Jika ada masukan dari pemerintah, BPH Migas akan mengevaluasi.  Namun jika tidak ada masalah, maka segera sidang komite.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati OKU Muhammad Zaki Aslam, S.IP, M.Si menilai, gambaran penetapan harga berdasarkan perhitungan Komite BPH Migas sangat bijak. Karena memperhatikan sisi pelaku usaha maupun masyarakat.

Kendati demikian, Zaki Aslam menitikberatkan pada sosialisasi program jargas bagi masyarakat. Terlebih Kabupaten OKU merupakan salah satu wilayah yang baru akan mulai operasi Jargas.

“Saya ingin sekali ada penjelasan atau sosialisasi kepada warga soal jargas ini, terutama bagi warga prasejahtera,” tegas Zaki Aslam saat menghadiri rapat di Hotel Santika Premiere ICE BSD City Tangerang, dua hari lalu.

Menurut dia, masyarakat harus paham penghitungan harga itu karena kebijakan ini yang paling membutuhkan adalah masyarakat. “Masyarakat memimpikan program jargas. Jadi masyarakat harus paham perhitungan harga,” tandas Zaki. (stf)