Banyak Perusahaan Belum Mutasi Kendaraan

OKU – Di Kabupaten OKU, masih banyak kendaraan operasional perusahaan yang menggunakan nomor polisi luar Sumatera Selatan. Akibatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor tidak optimal.

Hal tersebut membuat Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru SH. MM menerbitkan Surat Edaran no: 024/11/2305 yang ditujukan kepada berbagai perusahaan di Sumatera Selatan untuk segera memutasikan nomor kendaraan perusahaan ke nomor kendaraan Sumatera Selatan. Hal ini berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf D UU no 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kepala UPTB Samsat OKU 1 Humaniora Basili Basmark mengatakan, pihaknya telah menerima SE Gubernur Sumsel. “SE Gubernur tersebut telah disebar ke berbagai perusahaan di Kabupaten OKU,” kata pria yang akrab disapa Belly ini.

Diakuinya, untuk Kabupaten OKU, ada sekitar 500 lebih kendaraan perusahaan yang masih menggunakan nomor polisi luar daerah. “Sebagian besar sudah lama beroperasi di Kabupaten OKU,” akunya.

Kondisi tersebut, lanjut Belly, tentu saja berpengaruh terhadap PAD dari sektor pajak kendaraan. “Kendaraan  perusahaan beroperasi dan menghasilkan uang di Kabupaten OKU, tapi pembayaran pajaknya ke daerah lain. Itu kan merugikan Kabupaten OKU yang seharusnya bisa menambah PAD OKU,” lanjutnya.

Belly mengaku telah mendatangi 14 perusahaan di Kabupaten OKU dan telah menyerahkan SE Gubernur Sumsel.

“Ada sebagain perusahaan yang menyadari dan berjanji akan segera memutasi nomor polisi kendaraan perusahaannya ke nomor polisi Kabupaten OKU,” kata Belly lagi.

Selain itu, ia juga mengimbau pemilik kendaraan non perusahaan yang menggunakan nomor polisi luar Kabupaten OKU untuk memutasikan kendaraannya ke nomor polisi Kabupaten OKU.

“Selain perusahaan, masyarakat juga diimbau untuk memutasikan nomor polisi kendaraan. Apalagi saat ini sedang ada program pemutihan bea BBN dan balik nama. Manfaatkan program itu,” imbaunya. Ia juga menegaskan, bagi yang mengabaikan SE Gubernur Sumsel tersebut akan ada sanksi. “Akan ada sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Belly. (lee/bet)