Cuek dengan Protokes, Pemerintah Siapkan Sanksi Tegas

Bupati OKU H Kuryana Azis memakaikan masker ke pengendara bentor yang melintas di depan RSUD Ibnu Sutowo, kemarin (10/9) saat pembagian masker gratis, kampanye jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Foto: Ist. (*)

OKU – Pembagian masker dan sosialisasi jaga jarak dilakukan di kawasan Pasar Atas, Pasar Baru, dan taman kota, kemarin (10/9). Beberapa instansi dilibatkan dalam sosialisasi ini agar masyarakat sadar untuk menerapkan protokol kesehatan (protokes).

Diantaranya menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer.

Per 9 September kemarin, kasus Covid 19 di Kabupaten OKU mencapai 74 pasien. 50 dinyatakan sembuh dan 7 pasien meninggal.

Lusa lalu, dalam rakor pengamanan dan penegakan hukun protokol kesehatan (protokes) di rumah Dinas Bupati OKU yang diikuti Sekda OKU Dr H A Tarmizi, Menkopolhukam Prof Mahfud MD meminta upaya serius pemutusan mata rantai penyebaran pandemi Covid 19.

Terlebih menjelang Pilkada serentak 2020, penegakan hukum harus dijalankan. Sehingga diharapkan jumlah kasus corona di Indonesia bisa ditekan.

“Sampai saat ini ada 58 Calon Kepala Daerah (Cakada) yang terindikasi positif Covid 19 yang tersebar di beberapa provinsi,” ujar koordinator penanggulangan Covid-19, Prof Mahfud MD kala itu.

Pemerintah pusat, sambung dia, sedang menyusun formula yang tepat untuk memberikan sanksi tegas, khususnya sanksi di kerumunan massa. Kerumunan massa ini dinilai berpotensi melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada sekarang ini.