Masih Sosialisasi, Belum Diterapkan

Selama satu pekan, Perbup OKU No 52/2020 akan disosialisasikan kepada masyarakat sebelum diterapkan. Masyarakat diminta mematuhi aturan untuk menghindari sanksi sekaligus memutus penyebaran mata rantai Covid 19 di Kabupaten OKU. Foto : Mustofa/Oku Ekspres. (*)

OKU – Peraturan bupati (Perbup) no 52/2020 yang merupakan turunan Instruksi Presiden (Inpres) no 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak bisa langsung diterapkan.

Pasalnya, peraturan akan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. “Sosialisasi tersebut minimal dilakukan selama satu minggu,” ujar Kepala BPBD OKU Amzar Kristopa yang juga Sekretaris Satgas Covid 19 OKU, kemarin (1/9).

Sosialisasi tersebut, tidak hanya berisi sanksi bagi pelanggar, tapi juga imbauan kepada seluruh elemen masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan. “Nanti akan dibentuk tim pengawas dengan koordinator lapangan (korlap) Sat Pol PP,” imbuhnya.

Kasat Pol PP OKU Agus Salim melalui Kabid Trantib Sofyan mengungkapkan, sosialisasi Perbup no 52/2020 mulai disosialisasikan secara lisan. “Hari ini (kemarin) per 1 September, kami (Sat Pol PP OKU) sudah melakukan sosialisasi secara lisan. Sosialisasi ini dijadwalkan sampai 7 September mendatang,” ungkapnya.

Sosialisasi tersebut, dikatakan Sofyan, tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tapi juga ke pemilik usaha agar menerapkan 4 M (mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan). “Pemilik toko harus menyediakan tempat cuci tangan,” sambungnya.

Dari pengamatannya, hampir sebagian masyarakat sudah mengenakan masker. Hal ini tak lepas dari peran berbagai pihak. “Ada satu dua warga yang tidak pakai masker, tapi nanti akan ditindak setelah sosialisasi dilakukan,” ungkapnya.

Tindakan tegas yang akan diberikan mulai dari teguran lisan, sanksi sosial, hingga denda uang Rp100 ribu/orang dan Rp 1 juta bagi pelaku usaha. “Akan ada posko induk di taman kota dengan petugasnya berasal dari 9 instansi,” tandasnya. (stf)