Awas, Pemerintah Cabut Izin Usaha

Pemerintah Kabupaten OKU menerbitkan Perbup No 52/2020. Perbup itu mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Kabupaten OKU. Perbup tersebut juga mewajibkan masyarakat, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum menerapkan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan). Foto : Mustofa/Oku Ekspres. (*)

OKU – Pemerintah Kabupaten OKU telah menyiapkan sanksi tegas. Sanksi ini ditujukan untuk masyarakat, pelaku usaha, hingga pengelola dan penyelenggara acara di fasilitas umum di Kabupaten OKU yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Pasalnya, pada 19 Agustus 2020 Bupati OKU Drs H Kuryana Azis menandatangani Perbup no 52/2020. Perbup itu berisi tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Perbup merupakan tindaklanjut Inpres No 6/2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid 19.

Perbup yang memuat 10 pasal itu mengatur sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. Sanksi diatur dalam pasal 7 Perbup No 52/2020. Tidak hanya untuk perorangan, tapi juga pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

“Sanksi yang diterapkan berbeda antara perorangan dengan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum,” ujar ujar Bupati OKU H Kuryana Azis melalui Kepala BPBD OKU yang juga Sekretaris Satgas Covid 19, Amzar Kristopa.

Bagi pelanggar perorangan, Perbup tersebut menyiapkan sanksi berupa denda sebesar Rp100 ribu/orang. Selain itu ada sanksi berupa teguran lisan, kerja sosial berupa menyapu jalan, memungut sampah, membersihkan toilet / WC umum;  dan membersihkan saluran air.