Tak Ada Aturan Tersangka Tak Bisa Nyalon

OKU – Terkait pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyatakan bupati atau kepala daerah yang berstatus tersangka masih diperbolehkan mengikuti tahapan pilkada yang harus dijalaninya, Ketua KPU OKU Naning Wijaya, menerangkan, yang diatur PKPU pencalonan mulai dari PKPU No 3/2017 Jo PKPU nomor 18/2019 Jo PKPU No 1/2020 dan UU No 10/2016, tidak ada yang mengatur tersangka tidak bisa mencalonkan diri.

“Artinya, yang diatur adalah terpidana atau orang yang memiliki berkekuatan hukum tetap, divonis bersalah dan sudah in kracht (berkekuatan hukum tetap), dan mantan narapidana, itu yang diatur,” tegas Naning.

Ditegaskan Naning, sampai kemarin, yang dapat membatalkan pasangan calon atau menggugat terjadinya penggantian calon kepala daerah dari pasangan – pasangan calon adalah hal – hal yang bersifat berhalangan tetap. “Artinya, yang pertama meninggal dunia dan yang kedua mendapat vonis dan sudah in kracht,” tukas Naning.

Ditambahkan Naning, selama itu tidak ada (bakal calon meninggal dunia dan bakal calon mendapat vonis dan sudah in kracht) maka tersangka masih bisa ada dalam kolom surat suara. “Tapi, ketika terjadi penangkapan terhadap tersangka, yang membuat yang bersangkutan tidak bisa mencalonkan diri adalah tidak mengikuti tahapan pelaksanaan verifikasi pencalonan. Namun, ketika sudah ditetapkan sebagai calon, maka tersangka bisa ikut dalam kontestasi dalam Pemilukada,” terang Naning.

Untuk mantan narapidana korupsi, lanjut Naning, yang bersangkutan sudah melaksanakan proses bebas dari tahanan lima tahun, maka lima tahun dihitung sampai masa pendaftaran. “Jadi, untuk mantan terpidana korupsi harus menjalankan hukuman dan sudah bebas selama lima tahun pasca penahanan sampai masa pendaftaran pencalonan,” terang Naning.