Catatan Strategis Jadi Bahan Evaluasi

Ketua DPRD OKU Ir H Mardjito Bahri dan Bupati OKU Drs H Kuryana Azis yang disaksikan Kapolres OKU AKBP A Ritonga dan Wakil Bupati OKU Drs Johan Anuar SH MM menandatangani keputusan bersama. Foto : Ist. (*)

OKU – Rapat paripurna X DPRD OKU masa persidangan ke 3 tahun sidang 2020 dalam rangka pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD OKU Tahun Anggaran 2019 dengan agenda laporan Pansus DPRD OKU serta pengambilan keputusan bersama.

Sebelum dilakukan penandatanganan keputusan bersama antara Pemkab OKU – DPRD OKU, terlebih dahulu masing – masing Pansus DPRD OKU menyampaikan laporan hasil rapat Pansus.

Ketua Pansus I, Ledi Patra SP MSi, menyampaikan, pada prinsipnya pelaksanaan pengelolaan program kegiatan di masing – masing OPD, secara administrasi sudah berjalan baik, secara keuangan sudah terserap 100 persen. Mengingat kegiatan untuk tahun anggaran 2019 sudah selesai dilaksanakan pastinya harus mendapatkan pertanggungjawaban melalui audit. “Jika memang ada OPD yang mendapat stressing BPK, sebaiknya dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan,” ucap Ledi.

Selain itu, lanjut Ledi, memang SMA sudah menjadi wewenang pemerintah provinsi, tetapi Pemkab OKU tidak bisa lepas tangan dan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat sekolah SMA masih berada di wilayah kabupaten OKU.

“Dinas Pendidikan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat bersinergi dan bekerjasama untuk dapat mensosialisasikan manfaat membaca buku kepada masyarakat Kabupaten Oku khususnya para pelajar di sekolah sekolah dan universitas yang ada di Kabupaten OKU,” tukas Ledi.

Terkait urusan pemberdayaan masyarakat pelayanan keluarga berencana, dapat bersinergi dengan Dinas Kesehatan dikarenakan adanya program keluarga berencana yang berkaitan dengan kesehatan.

 “Terkait pelayanan keluarga berencana gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat mensosialisasikan melalui Puskesmas, Puskesmas pembantu yang ada di kecamatan ataupun melalui media cetak atau elektronik,” terang Ledi.

Dilanjutkan Ledi, Pansus I meminta pemerintah daerah mampu menciptakan suatu perangkat yang bukan hanya mampu menjamin seluruh pendapatan daerah dapat terkumpul dan diterima pada kas daerah, tetapi merumuskan kebijaksanaan anggaran pendapatan daerah mulai dari proses perencanaan hingga penganggaran. Perencanaan pendapatan daerah merupakan proses yang paling penting.

“Pelaksanaan anggaran DAK diharapkan kepada OPD untuk berupaya, agar manfaat sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. “Diharapkan, kepada seluruh OPD kabupaten Oku agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk dapat mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU,” terang politisi PAN OKU ini.

Ketua Pansus II, Parwanto SH MH, menyambut baik program program serta kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan Pemkab OKU melalui masing – masing SKPD, sebagaimana yang telah disampaikan Bupati dalam laporan nota penjelasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2019 beberapa hari yang lalu.

“Tentunya tidak semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana semula, akan tetapi kami juga berharap agar kiranya ke depan, Pemkab OKU dapat lebih optimal dalam melaksanakan program – program kerja dan kegiatan yang ada, serta agar lebih selektif dalam membuat kegiatan, sehingga tercapai akses efektif dan efisien dalam pemberdayaan dan pemanfaatan danau serta berhasil guna, sesuai dengan cita – cita kita semua untuk mensejahterakan masyarakat OKU,” tukas Parwanto.

Dikatakan Parwanto, Pansus II meminta kepada Pemkab OKU agar kiranya penyusunan APBD yang akan datang, lebih besar belanja langsung daripada belanja tidak langsung. Hal ini sangat berpengaruh kepada kebijakan pembangunan.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu faktor berhasilnya pembangunan adalah tersedianya dana yang memadai dan adanya peningkatan dari sektor pendapatan daerah,” terang politisi Partai Gerindra OKU ini.

Wakil Ketua Pansus III, Adip Kailani, menyoroti adanya indikasi penumpukan penyerapan anggaran diantara beberapa OPD Kabupaten Oku. Sehingga anggaran tersebut tidak terealisasi dengan baik. “Untuk itu kami menghimbau kepada OPD terkait dapat menyusun rencana kerja yang tepat sehingga penggunaan anggaran di setiap triwulan dapat terserap sesuai persentase anggaran,” tukas Adip.

Selain itu, lanjut Adip, Pansus II meminta kepada seluruh OPD dapat merealisasikan anggaran secara efektif dan efisien. Hal itu dapat dilakukan dengan penyusunan rencana anggaran yang lebih matang sehingga tepat sasaran.

“Kami menghimbau kepada Bupati OKU agar lebih selektif dalam memilih rencana anggaran seluruh OPD untuk meminimalisir berbagai temuan BPK serta selalu diadakan pengawasan terhadap kinerja OPD dalam merealisasikan anggaran tersebut,” tegas Adip.

Ketua DPRD OKU, H Mardjito Bahri, menegaskan, catatan – catatan strategis yang berisi himbauan, masukan dan saran yang disampaikan masing – masing Pansus, hendaknya dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Oku dalam pemanfaatan anggaran di masa mendatang. “Sehingga tercipta penggunaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel serta memenuhi sasaran sesuai harapan kita bersama,” ucap Mardjito.

Bupati OKU, Drs H Kuryana Azis, dalam sambutannya pada penutupan Paripurna, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingi – tingginya kepada anggota DPRD OKU. “Mudah – mudahan, pada tahun – tahun tang akan datrang, program pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan kemasyarakatan akan lebih ditingkatkan yang pada akhirnya bermuara pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat OKU yang kita cintai,” ucap Kuryana. (bet)