Bupati Nonaktif Divonis 5 Tahun

PALEMBANG – Sidang lanjutan perkara dugaan penerima suap yang tertangkap OTT KPK menjerat Bupati Muaraenim Nonaktif Ahmad Yani alias Omar kembali digelar kemarin (5/5) dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis Hakim.

Majelis hakim yang diketuai oleh Erma Suhartini SH MH menjatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun denda 200 juta subsider 6 bulan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama sama melakukan tindak pidana korupsi, sesuai dakwan pertama JPU dalam pasal 12 huruf a Undang Undang no 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Sebagaimana telah diubah dengan UU no. 20 tahun 2001 UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, menghukum terdakwa Ahmad Yani dengan pidana penjara selama 5 tahun, ditambah pidana denda Rp 200 juta dengan subsider selama 6 bulan kurungan”.

Serta mengganti kerugian negara sebesar 2,1 M dengan ketentuan apabila tidak bisa dibayar selama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum maka digantikan pidana penjara 8 bulan,” Tambah majelis

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yakni Menuntut untuk menghukum terdakwa Ahmad Yani dengan pidana penjara selama 7 tahun, ditambah pidana denda Rp 300 juta dengan subsider selama 6 bulan kurungan.

Selain itu diberikan pidana tambahan pencabutan hak politik untuk dipilih sebagai pejabat publik selama 5 tahun setelah menjalani hukuman, Serta dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 3,1 Milyar dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk dilelang, jika tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun.