Prioritaskan UPPB Di OKU, Solusi fluktuasi harga karet

BATURAJA TIMUR – Kerap anjloknya harga karet menjadi masalah yang dirasakan petani karet di OKU. Namun hingga saat ini belum ada langkah konkrit pemerintah memutus rantai masalah tersebut. Sehingga persoalan ini berlarut-larut menyulitkan petani.

Persoalan anjloknya harga karet akhirnya disampaikan ke anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil V saat reses beberapa hari lalu di kelurahan Sekar Jaya. Harapannya ada solusi terkait masalah yang terjadi sejak lama.

“Tolong pak Dewan, harga karet diarahkan. Agar harga karet masyarakat di OKU tidak anjlok lagi, ” ujar Mardani, warga Sekar Jaya menyampaikan keluhannya.

Menurut dia anjloknya harga karet bisa jadi tak menyulitkan petani. Bagi yang menjadikannya pekerjaan sampingan. Namun jika menjadi pekerjaan utama, maka hal inilah yang sekarang terjadi. Petani karet ngeluh karena hasil karet untuk sehari-hari jauh dari kata cukup.

“Harus ada penampungan. Mungkin bisa seperti di Muba. Karet diolah jadi aspal. Kalau bisa pabrik seperti ini dibangun tiap kabupaten. Sehingga karet warga terserap dengan harga yang stabil, ” usulnya.

Menanggapi keluhan tersebut Heru Prayogo anggota komisi II DPRD Sumsel meyakinkan bahwa dia bersama rekannya dari Daerah Pemilihan (Dapil) V tidak akan tinggal diam dengan kondisi yang dialami petani karet dan sawit.

“Kami akan memperjuangkan keinginan masyarakat, ” ucapnya.

Salah satu upaya untuk menstabilkan harga komiditi tersebut, di OKU akan dibangun Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). Bokar atau Bahan Olahan Karet dari petani OKU bisa dijual di UPPB tanpa melalui tengkulak.

“Untuk menyerap hasil perkebunan karet. Pembuatan UPPB di OKU kami prioritaskan. Dan ini program dari Gubernur Sumsel, ” jelasnya.

Andi Dinaldi anggota komisi III menambahkan, dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membangun pabrik ban. Hal ini sebagai langkah untuk menampung karet di Sumatera Selatan.

“Karet dari petani nantinya tidak kemana-mana. Masuk ke UPPB kemudian ke pabrik pembuatan ban, ” tambahnya.

Di Sumsel UPPB dibangun sejak tahun 2017. Sejak saat itu jumlah UPPB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2017 hanya 151 unit, di tahun 2018 meningkat menjadi 178 unit dan tahun 2019 kembali meningkat menjadi 207 unit. 

Jumlah UPPB saat ini dinilai masih kurang. Sebab, idealnya harus ada 3.000 UPPB yang terbentuk. Mengingat masih banyak daerah sentra karet yang belum memiliki UPPB.

Dibentuknya UPPB bertujuan sebagai sarana bagi petani untuk meningkatkan mutu karet. Manfaatnya ada kesepakatan secara musyawarah antara petani dengan pengelola, meningkatnya mutu bokar petani melalui pemasaran bersama, meningkatkan posisi tawar bagi petani, dan menjadi media komunikasi petani agar dapat turut serta dalam program-program pengembangan karet rakyat. (Stf)