Pemerataan Guru Tergantung Daerah

JAKARTA – Belum meratanya sebaran guru di sekolah masih menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia. Baru-baru ini, pemerintah mencoba menerapkan kebijakan sistem zonasi guru, yang dianggap bisa menjadi solusi setelah sebelumnya, sistem serupa juga diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengatakan permasalahan pemerataan guru bukanlah hal yang sederhana. Menurutnya, permasalahan pemerataan guru harus dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Permasalahan pemerataan guru ini harus bekerja sama secara intensif dengan dinas, dengan Pemda. Karena mereka yang punya kewenangan untuk meratakan jumlah kuantitas guru,” kata Nadiem, Kamis (26/12).

Nadiem mengakui, saat ini jumlah guru masih belum merata di sekolah-sekolah. “Apabila dilihat ke sekolah-sekolah secara umum, ada sekolah yang memiliki jumlah guru yang cukup, namun masih banyak yang jumlah gurunya jauh di bawah yang dibutuhkan,” terangnya.

Nadiem juga menekankan, bahwa pemerataan kualitas guru bergantung pada pemerintah daerah. “Kesuksesan pemerataan guru, kuantitas dan kualitas guru itu sangat tergantung kepada kesiapan pemerintah daerah,” ujarnya.

Sedangkan pemerintah pusat, lanjut Nadiem, hanya membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerataan itu. Tapu ujung tombaknya tetap berada di pemerintah daerah.

“Tugas pemerintah pusat itu melayani dan membantu pemerintah daerah melaksanakan pemerataan. Karena mereka yang akan mengangkat guru, mereka yang mendistribusikan guru di dalam daerahnya masing-masing,” imbuhnya.